Arsip


Artikel Majalah

Supremasi Hukum Untuk Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an, Edisi 5 Tahun III

Majalah Yustisia Edisi 5 Tahun III ini membahas antara lain mengenai Dinamika makna sebuah keputusan Tata Usaha Negara . Dalam tata kelola pemerintah ... (selengkapnya)


Audio Visual

THE SCIENTOLOGY HANDBOOK: TOOLS FOR LIFE

Life\'s everyday difficulties and challenges can be overwhelming. Whether it\'s a failed marriage, trouble raising a child, problems on the job or sim ... (selengkapnya)


Makalah

Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian PUPR

Yuli Nuryanti, SH. MM. adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum I di Biro Hukum Kementerian PUPR * Pelayanan Advokasi Hukum Berdasarkan Peraturan Men ... (selengkapnya)


Monograf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Buku ini membahas pengaturan penataan ruang, pelaksanaan, perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan  ... (selengkapnya)


Naskah Akademis

Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hakikat akan adanya hubungan kewenangan antar Pemerintahan tersebut kemudian nantinya direfleksikan ke dalam berbagai Materi Pengaturan. ... (selengkapnya)

Penanganan Perkara

Gugatan Para Ahli Waris Silan Bin Sinyoh (Para Penggugat) sebagai Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah RI)

Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah RI) telah digugat oleh Para Ahli Waris Silan Bin Sinyoh (Para Penggugat ... (selengkapnya)


Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/Prt/M/2016 Tentang Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol


Risalah Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan
Tidak tersedia

Rumah Negara

Usul Perubahan Status RNG II menjadi RNG III (RUSLI HASAN)