| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini195
mod_vvisit_counterKemarin475
mod_vvisit_counterMinggu ini1579
mod_vvisit_counterBulan ini9865
mod_vvisit_counterTotal3708354
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Produk Hukum

Produk Hukum
Lihat Produk Hukum
Produk Hukum Detail
No Peraturan 05
Jenis Produk Hukum Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 28 Maret 2011
Lembar Negara
Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
TentangPedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
Acuan/Abstrak
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

ABSTRAK:

- Berdasarkan amanat Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing, mengingat peraturan tersebut belum sepenuhnya mendorong peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional dan perekonomian nasional sehingga perlu disempurnakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang baru.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PP No. 28 Th. 2000, PP No. 29 Th. 2000, PP No. 30 Th. 2000, PERPRES No. 47 Th. 2009, PERPRES No. 24 Th. 2010, PERPRES No. 36 Th. 2010, KEPPRES No. 84/P Th. 2009, PERMENPU No. 8/PRT/M/2010.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan jasa konstruksi nasional. Mengatur mengenai izin perwakilan. Mengatur tatacara pengajuan dan persyaratan izin. Mengatur kerjasama operasi dan kriteria pekerjaan konstruksi. Mengatur hak dan kewajiban BUJKA. Mengatur masa berlaku izin perwakilan. Mengatur tim pengawas perwakilan BUJKA dan sanksi administratif.

CATATAN:

- Izin perwakilan yang telah diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- Dalam hal Lembaga tingkat Nasional belum dapat menerbitkan Sertifikat BUJKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri dapat menerbitkan Izin Perwakilan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 4 April 2011.
- Lampiran-lampiran : 7 hlm.
Abstraktor
Tanggal Pengajuan Menteri P U
Tanggal Ditetapkan Menteri Hukum dan HAM
Tanggal Perubahan
Tentang Perubahan
Nomor Perubahan
Tanggal Pencabutan
Tentang Pencabutan
Nomor pencabutan
Tanggal Mengubah
Tentang Mengubah
Nomor Mengubah
Tanggal Mencabut
Tentang Mencabut
Nomor Mencabut
Pemprakarsa
Para Pembahas
Persetujuan Konsep Rancangan
Ditandatangani OlehDjoko Kirmanto
Rak Buku1
File PermenPU05-2011.pdf
LampPermenPU05-2011.pdf
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg