| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini269
mod_vvisit_counterKemarin269
mod_vvisit_counterMinggu ini2513
mod_vvisit_counterBulan ini8257
mod_vvisit_counterTotal3706746
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Produk Hukum

Produk Hukum
Lihat Produk Hukum
Produk Hukum Detail
No Peraturan 19
Jenis Produk Hukum Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 28 Desember 2010
Lembar Negara
Tambahan Lembar Negara
Berita Negara 712
TentangPetunjuk Pelaksanaan Tatacara Pemungutan Dan Pelaporan Pajak-Pajak Dalam Pelaksanaan APBN DI Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Acuan/Abstrak
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Presiden RepubIik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

ABSTRAK :
- Dalam rangka tertib administrasi serta upaya meningkatkan penerimaan pajak dalam pelaksanaan APBN, perlu disusun buku petunjuk sebagai pedoman pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 6 Th. 1983, UU No. 7 Th. 1983, UU No. 8 Th. 1983, UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 15 Th. 2004, PERPRES No. 47 Th. 2009, PERPRES No. 24 Th. 2010, PERPRES No. 53 Th. 2010, KEPPRES No. 84/P Th. 2009, PERMENKEU No. 134/PMK.06/2005, PERMENPU No. 08/PRT/M/2010.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk pelaksanaan tatacara pemungutan dan pelaporan pajak-pajak dalam pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan pelaporan pajak dalam pelaksanaan APBN. Peraturan ini mengatur mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut bendahara. Mengatur bendahara sebagai pemungut dan penyetor pajak. Mengatur dasar hukum pemungutan dan penyetoran pajak. Mengatur tatacara pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Mengatur tarif pemungutan pajak. Mengatur sanksi-sanksi perpajakan.

CATATAN :
- Petunjuk pelaksanaan tatacara pemungutan dan pelaporan pajak-pajak dalam pelaksanaan APBN secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2006 tentang Petunjuk pelaksanaan tata cara pemungutan dan pelaporan pajak-pajak dalam pelaksanaan APBN di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum tanggal 28 Maret 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
- Lampiran-lampiran : 83 hlm.
Abstraktor
Tanggal Pengajuan Menteri P U
Tanggal Ditetapkan Menteri Hukum dan HAM 31 Desember 2010
Tanggal Perubahan
Tentang Perubahan
Nomor Perubahan
Tanggal Pencabutan
Tentang Pencabutan
Nomor pencabutan
Tanggal Mengubah
Tentang Mengubah
Nomor Mengubah
Tanggal Mencabut
Tentang Mencabut
Nomor Mencabut
Pemprakarsa
Para Pembahas
Persetujuan Konsep Rancangan
Ditandatangani Oleh
Rak Buku1
File PermenPU19-2010.pdf
Lamp-PermenPU19-2010.pdf
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg