| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini42
mod_vvisit_counterKemarin269
mod_vvisit_counterMinggu ini2286
mod_vvisit_counterBulan ini8030
mod_vvisit_counterTotal3706519
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Produk Hukum

Produk Hukum
Lihat Produk Hukum
Produk Hukum Detail
No Peraturan 18
Jenis Produk Hukum Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 03 Desember 2010
Lembar Negara
Tambahan Lembar Negara
Berita Negara 703
TentangPedoman Revitalisasi Kawasan
Acuan/Abstrak
ACUAN:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Legara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5125);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

ABSTRAK :
- Melihat adanya kawasan yang mengalami penurunan kualitas fisik dan non fisik yang disebabkan karena penurunan produktivitas ekonomi, degradasi lingkungan, dan/atau kerusakan warisan budaya, menumbuhkan keinginan untuk menghidupkan kembali kawasan dimaksud dengan melakukan revitalisasi kawasan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 28 Th. 2002, UU No. 32 Th. 2004, UU No. 26 Th. 2007, UU No. 11 Th. 2010, PP No. 36 Th. 2005, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 26 Th. 2008, PP No. 34 Th. 2009, PP No. 15 Th. 2010, PP No. 43 Th. 2010, KEPPRES No. 84/P Th. 2009, PERMENPU No. 06/PRT/M/2007, PERMENPU No. 08/PRT/M/2010.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan revitalisasi kawasan. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang berkualitas, memenuhi syarat, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan. Mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemasaran revitalisasi kawasan.

CATATAN :
- Pedoman revitalisasi kawasan di daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2010.
- Lampiran-lampiran : 42 hlm.
Abstraktor
Tanggal Pengajuan Menteri P U
Tanggal Ditetapkan Menteri Hukum dan HAM 31 Desember 2010
Tanggal Perubahan
Tentang Perubahan
Nomor Perubahan
Tanggal Pencabutan
Tentang Pencabutan
Nomor pencabutan
Tanggal Mengubah
Tentang Mengubah
Nomor Mengubah
Tanggal Mencabut
Tentang Mencabut
Nomor Mencabut
Pemprakarsa
Para Pembahas
Persetujuan Konsep Rancangan
Ditandatangani Oleh
Rak Buku1
File PermenPU18-2010.pdf
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg