| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini196
mod_vvisit_counterKemarin328
mod_vvisit_counterMinggu ini1574
mod_vvisit_counterBulan ini7671
mod_vvisit_counterTotal3706160
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Produk Hukum

Produk Hukum
Lihat Produk Hukum
Produk Hukum Detail
No Peraturan 17
Jenis Produk Hukum Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 03 Desember 2010
Lembar Negara
Tambahan Lembar Negara
Berita Negara 702
TentangPedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung
Acuan/Abstrak
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

abstrak:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PP No. 36 Th. 2005, PERPRES No. 47 Th. 2009, PERPRES No. 24 Th. 2010, KEPPRES No. 84/P Th. 2009, PERMENPU No. 24/PRT/M/2007, PERMENPU 25/PRT/M/2007, PERMENPU 08/PRT/M/2010.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan pendataan bangunan gedung. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai tertib administrative pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, serta sistem informasi bangunan gedung. Mengatur penyelenggaraan pendataan bangunan gedung. Mengatur persyaratan pendataan bangunan gedung. Mengatur tata cara pelaksanaan yang meliputi organisasi dan tata laksana. Mengatur prosedur pelaksanaan pendataan bangunan gedung.

CATATAN :
- Pelaksanaan pedoman pendataan bangunan gedung di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berpedoman pada peraturan ini.
- Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud, pelaksanaan pengaturan pendataan bangunan gedung berpedoman pada peraturan ini.
- Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud sebelum peraturan ini diberlakukan, peraturan daerah dimaksud harus menyesuaikan dengan peraturan ini.
- Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendataan bangunan gedung atau sejenisnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.
- Pada masa peralihan, pengumpulan data bangunan gedung dilakukan selambat-lambatnya dimulai 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung ditetapkan.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2010.
- Lampiran-lampiran : 30 hlm.

Abstraktor
Tanggal Pengajuan Menteri P U
Tanggal Ditetapkan Menteri Hukum dan HAM 31 Desember 2010
Tanggal Perubahan
Tentang Perubahan
Nomor Perubahan
Tanggal Pencabutan
Tentang Pencabutan
Nomor pencabutan
Tanggal Mengubah
Tentang Mengubah
Nomor Mengubah
Tanggal Mencabut
Tentang Mencabut
Nomor Mencabut
PemprakarsaDitjen. Cipta Karya
Para Pembahas
Persetujuan Konsep Rancangan
Ditandatangani Oleh
Rak Buku1
File PermenPU17-2010.pdf
Lamp-PermenPU17-2010.pdf
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg