| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini31
mod_vvisit_counterKemarin500
mod_vvisit_counterMinggu ini2248
mod_vvisit_counterBulan ini8729
mod_vvisit_counterTotal3746979
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Produk Hukum

Produk Hukum
Lihat Produk Hukum
Produk Hukum Detail
No Peraturan 01
Jenis Produk Hukum Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 11 Maret 2011
Lembar Negara
Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
TentangPetunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Acuan/Abstrak
ABSTRAK:
- Guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi perlu penyempurnaan Peraturan dimaksud dengan Peraturan Menteri .

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PP No. 8 Th. 2006, PERPRES No. 47 Th. 2009, PERPRES No. 24 Th. 2010, KEPPRES No. 42 Th. 2002, KEPPRES No. 84/P Th. 2009, PERMENKEU No. 134/PMK.06/2005, PERMENKEU No. 73/PMK.05/2008, PERMENPU No. 08/PRT/M/2010.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan penatausahaan dan penyusunan laporan. Peraturan ini bertujuan agar penatausahaan pengelolaan keuangan pada satuan kerja dilaksanakan secara tertib, sehingga pembayaran yang dilakukan tidak melampaui alokasi dana, serta mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Mengatur ruang lingkup pelaporan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan BPP. Mengatur pelanggaran atas Peraturan Menteri yang menyebabkan kerugian Negara, dapat dikenakan sanksi administrasi atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN:
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2011.
Abstraktor
Tanggal Pengajuan Menteri P U
Tanggal Ditetapkan Menteri Hukum dan HAM
Tanggal Perubahan
Tentang Perubahan
Nomor Perubahan
Tanggal Pencabutan
Tentang Pencabutan
Nomor pencabutan
Tanggal Mengubah
Tentang Mengubah
Nomor Mengubah
Tanggal Mencabut
Tentang Mencabut
Nomor Mencabut
Pemprakarsa
Para Pembahas
Persetujuan Konsep Rancangan
Ditandatangani Oleh
Rak Buku1
File PermenPU01-2011.pdf
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg