| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini478
mod_vvisit_counterKemarin410
mod_vvisit_counterMinggu ini478
mod_vvisit_counterBulan ini9937
mod_vvisit_counterTotal3735402
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Produk Hukum

Produk Hukum
Lihat Produk Hukum
Produk Hukum Detail
No Peraturan 20
Jenis Produk Hukum Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 29 Desember 2010
Lembar Negara
Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
TentangPedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
Acuan/Abstrak
1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Nagera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga;

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : PP No. 34 Th. 2006, PP No. 38 Th. 2007, PERPRES No. 47 Th. 2009, KEPPRES No. 84/P Th. 2009, PERMENPU No. 08/PRT/M/2010, PERMENPU No. 23/PRT/M/2008.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Peraturan ini bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan. Peraturan ini mengatur mengenai lingkup pengaturan proses pemberian izin. Mengatur permohonan dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus. Mengatur permohonan dan pemberian rekomendasi penggunaan ruang manfaat jalan.

CATATAN :
- Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan da/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang sudah berlangsung disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- Proses pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan secara rinci diatur dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2010.
- Lampiran-lampiran : 19 hlm.
Abstraktor
Tanggal Pengajuan Menteri P U
Tanggal Ditetapkan Menteri Hukum dan HAM
Tanggal Perubahan
Tentang Perubahan
Nomor Perubahan
Tanggal Pencabutan
Tentang Pencabutan
Nomor pencabutan
Tanggal Mengubah
Tentang Mengubah
Nomor Mengubah
Tanggal Mencabut
Tentang Mencabut
Nomor Mencabut
Pemprakarsa
Para Pembahas
Persetujuan Konsep Rancangan
Ditandatangani Oleh
Rak Buku1
File PermenPU20-2010.pdf
Lamp-PermnPU20-2010.pdf
FC_PermenPU20-2010.pdf
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg