| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini44
mod_vvisit_counterKemarin500
mod_vvisit_counterMinggu ini2261
mod_vvisit_counterBulan ini8742
mod_vvisit_counterTotal3746993
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Produk Hukum

Produk Hukum
Lihat Produk Hukum
Produk Hukum Detail
No Peraturan 47
Jenis Produk Hukum Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 03 November 2015
Lembar Negara1963
Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
TentangPetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
Acuan/Abstrak
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, terjadi perubahan mekanisme pengajuan usulan daerah dalam pengusulan DAK dan pembagian jenis DAK yang terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik, khususnya DAK Fisik yang terdiri dari DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah dan DAK Afirmasi.
Peraturan Menteri ini terdiri dari 6 Lampiran yaitu:

1. Lampiran I mengenai Petunjuk Pelaksanaan DAK Subbidang Jalan ini merupakan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

2. Lampiran I mengenai Petunjuk Pelaksanaan DAK Subbidang Infrastruktur Irigasi.

3. Lampiran 3 mengenai PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG AIR MINUM. Kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti bidang air minum, mengharuskan Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan masyarakat dengan tingkat pelayanan SPAM rendah. Capaian Akses Air Minum Layak Tahun 2013 adalah Nasional 67,73%, Perkotaan 79,34%, dan Perdesaan 56,17% dan Target Akses Aman Air Minum pada Tahun 2019 adalah 100%.

4. Lampiran 4 mengenai PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG SANITASI. Dalam rangka upaya perwujudan pemenuhan akses sanitasi layak, Pemerintah berupaya memenuhi akses pelayanan sanitasi di Indonesia terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Berkesinambungan berarti pemerintah berupaya membangun sarana yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna termasuk mereka yang berpenghasilan rendah.

5. Lampiran 5 mengenai PETUNJUK PELAKSANAAN SUBBIDANG PERUMAHAN. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

6. Lampiran 6 mengenai ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH, MEKANISME PELAPORAN DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD DAK

Mencabut Peraturan Menteri PUPR Nomor Nomor 3/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
Abstraktor
Tanggal Pengajuan Menteri P U
Tanggal Ditetapkan Menteri Hukum dan HAM 29 Desember 2015
Tanggal Perubahan
Tentang Perubahan
Nomor Perubahan
Tanggal Pencabutan
Tentang Pencabutan
Nomor pencabutan
Tanggal Mengubah
Tentang Mengubah
Nomor Mengubah
Tanggal Mencabut 03 November 2015
Tentang MencabutPetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
Nomor MencabutPeraturan Menteri PUPR Nomor 3/PRT/M/2015
Pemprakarsa
Para Pembahas
Persetujuan Konsep Rancangan
Ditandatangani Oleh
Rak Buku6
File PermenPUPR47-2015.pdf
Lamp1-PermenPUPR47-2015.pdf
Lamp2-PermenPUPR47-2015.pdf
Lamp3-PermenPUPR47-2015.pdf
Lamp4-PermenPUPR47-2015.pdf
Lamp5-PermenPUPR47-2015.pdf
Lamp6-PermenPUPR47-2015.pdf
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg