| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini481
mod_vvisit_counterKemarin410
mod_vvisit_counterMinggu ini481
mod_vvisit_counterBulan ini9940
mod_vvisit_counterTotal3735405
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Produk Hukum

Produk Hukum
Lihat Produk Hukum
Produk Hukum Detail
No Peraturan 02
Jenis Produk Hukum Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 24 Februari 2014
Lembar Negara
Tambahan Lembar Negara
Berita Negara 268
TentangPedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi
Acuan/Abstrak
- Dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan di permukaan bumi, mewujudkan keterpaduan antar kegiatan, serta menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan kelestarian lingkungan diperlukan optimalisasi pemanfaatan ruang di dalam bumi;

- untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan ruang di dalam bumi diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di dalam bumi;

Dasar Hukum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

Catatan:
- Peraturan Menteri Ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2014
- Ada 3 Lampiran pada Peraturan Menteri ini
Abstraktor
Tanggal Pengajuan Menteri P U
Tanggal Ditetapkan Menteri Hukum dan HAM 27 Februari 2014
Tanggal Perubahan
Tentang Perubahan
Nomor Perubahan
Tanggal Pencabutan
Tentang Pencabutan
Nomor pencabutan
Tanggal Mengubah
Tentang Mengubah
Nomor Mengubah
Tanggal Mencabut
Tentang Mencabut
Nomor Mencabut
Pemprakarsa
Para Pembahas
Persetujuan Konsep Rancangan
Ditandatangani Oleh
Rak Buku1
File PermenPU02-2014.pdf
Lamp1-PermenPU02-2014.pdf
Lamp2-PermenPU02-2014.pdf
Lamp3-PermenPU02-2014.pdf
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg