| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini205
mod_vvisit_counterKemarin328
mod_vvisit_counterMinggu ini1583
mod_vvisit_counterBulan ini7680
mod_vvisit_counterTotal3706169
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Produk Hukum

Produk Hukum
Lihat Produk Hukum
Produk Hukum Detail
No Peraturan 07
Jenis Produk Hukum Peraturan Menteri
Tanggal Ditetapkan 31 Mei 2011
Lembar Negara
Tambahan Lembar Negara
Berita Negara
TentangStandar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi
Acuan/Abstrak
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.
11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/MIND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ABSTRAK :
- Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi di bidang pekerjkaan umum diperlukan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut telah diterbitkan Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk kelanjutannya diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
PP No. 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 92 Tahun; PP No. 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 54 Tahun 2010; KEPPRES No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 53 Tahun 2010; KEPPRES No. 84/P Tahun 2009; PERMENPU No. 08/PRT/M/2010; PERMENPU No. 21/PRT/M/2010; PERMENPU No. 15/M-IND/PER/2/2011.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Pengertian mengenai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Satuan Kerja (Satker), Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi, Pekerjaan Kompleks, Kontrak Kerja Konstruksi, Ahli Hukum Kontrak, Pemerintah Pusat (Pemerintah), Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I; Ruang lingkup berlakunya PERMENPU ini; Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan; Rencana perkiraan biaya; Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tatacara/kreteria yang ditetapkan.


CATATAN :
- PERMENPU ini mencabut PERMENPU No. 43/PRT/M/2007;

- PERMENPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2011.
Abstraktor
Tanggal Pengajuan Menteri P U
Tanggal Ditetapkan Menteri Hukum dan HAM
Tanggal Perubahan
Tentang Perubahan
Nomor Perubahan
Tanggal Pencabutan
Tentang Pencabutan
Nomor pencabutan
Tanggal Mengubah
Tentang Mengubah
Nomor Mengubah
Tanggal Mencabut
Tentang Mencabut
Nomor Mencabut
Pemprakarsa
Para Pembahas
Persetujuan Konsep Rancangan
Ditandatangani Oleh
Rak Buku1
File PermenPU07-2011.pdf
Lamp1-PermenPU07-2011.rar
Lamp2-PermenPU07-2011.rar
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg