| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini233
mod_vvisit_counterKemarin659
mod_vvisit_counterMinggu ini5566
mod_vvisit_counterBulan ini12195
mod_vvisit_counterTotal3482508
Sejak Juli 2006

Pasal 97

Bagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hokum serta pertimbangan hukum bidang Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan dan lingkup Sekretariat Jenderal, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta fasilitasi proses penetapan status Rumah Negara Golongan I, Golongan II, dan usul pengalihan status Rumah Negara.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bagian Advokasi Hukkum I menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum bidang Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan lingkup Sekretariat Jenderal, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  2. penyiapan bahan pembinaan advokasi hukum; dan
  3. fasilitasi proses penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Golongan II serta usul pengalihan status rumah Negara.
Pasal 99

Bagian Advokasi Hukum I terdiri atas:

a. Subbagian Advokasi Hukum Bina Marga dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
b. Subbagian Advokasi Hukum Cipta Karya dan Perumahan;dan
c. Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia..
 
Pasal 100
  1. Subbagian Advokasi Hukum Bina Marga dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum serta pertimbangan hukum bidang Bina Marga dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
  2. Subbagian Advokasi Hukum Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum serta pertimbangan hukum bidang Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, dan Pembiayaan Perumahan, serta fasilitasi administrasi proses usul penetapan status Rumah Negara Golongan I, Golongan II, dan usul pengalihan status Rumah Negara.
  3. Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum serta pertimbangan hukum lingkup Sekretariat Jenderal dan Sumber Daya Manusia.
     
 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg