| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini415
mod_vvisit_counterKemarin424
mod_vvisit_counterMinggu ini1237
mod_vvisit_counterBulan ini10454
mod_vvisit_counterTotal305751
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kementerian Pekerjaan Umum

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kementerian Pekerjaan Umum
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, telah dilaksanakan sosialisasi sekaligus pelatihan terkait RANHAM selama 2 (dua) hari oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal, dimulai pada hari Kamis tanggal 9, bertempat di Hotel Jayakarta, Bandung. Kegiatan ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014.

Acara dibuka oleh SAMPU Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional, dalam sambutannya Ir. Purnarahman, CES menyatakan bahwa
Kementerian Pekerjaan Umum dalam program dan kegiatannya sudah sesuai dan mendukung instrumen-instrumen HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti telah mengakomodasikan 3 (tiga) hak dasar dalam RANHAM Nasional Tahun 2011-2014, yaitu:
  1.  Hak hidup, antara lain dengan Rencana Aksi membangun fasilitas MCK dan sanitasi di lingkungan masyarakat dan tempat umum;
  2. Hak mengembangkan diri, antara lain dengan Rencana Aksi membangun prasarana dan menyediakan sarana transportasi di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau;
  3. Hak atas kesejahteraan, antara lain dengan Rencana Aksi membangun sarana dan prasarana air bersih.
Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) RANHAM di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 401/KPTS/M/2011 yang juga merupakan amanat Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011, dengan harapan program/kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang berlandaskan HAM dapat terus diidentifikasi sehingga dapat diawasi dan ditingkatkan pelaksanaannya, tidak terbatas pada 3 (tiga) hak dasar yang tercatat dalam Petunjuk Pelaksanaan RANHAM Nasional Tahun 2011-2014.
Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh pejabat wakil dari seluruh satminkal dilingkungan Kementerian PU, Pemprov Jawa Barat, dan Pemkot Bandung ini disampaikan materi tentang; Peraturan Perundang-undangan terkait HAM, Konsep Dasar HAM, Instrumen Nasional dan Internasional, Pelanggaran HAM dan Mekanisme Penangannya, Program Kegiatan PU terkait HAM, dan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan HAM, adapun narasumber utama berasal dari Kementerian Hukum dan HAM yaitu Direktur Penguatan HAM dan Direktur Kerjasama HAM, serta Kepala Biro PKLN Kementerian PU.
Diharapkan dengan dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan RANHAM ini, peserta dapat lebih memahami makna RANHAM dan dapat menerapkan program pembangunan infrastruktur kePUan yang berbasis HAM.
 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg