| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini233
mod_vvisit_counterKemarin659
mod_vvisit_counterMinggu ini5566
mod_vvisit_counterBulan ini12195
mod_vvisit_counterTotal3482508
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Diskusi Pulik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi

Diskusi Pulik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi

  Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi

Bali - Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi diadakan di Bali, Rabu (23/08/2017)  bertempat di Werdhapura Hotel, Sanur. Kegiatan dimaksud ini dimaksud sebagai bekal dan pemahaman bersama dalam pengelolaan potensi permasalahan hukum sebagai dampak ikutan dari percepatan pembangunan sebagai respon preventif akan masalah hukum yang timbul serta pendampingan dalam hal penanganan perkara dalam ranah sengketa berbasis kontrak atau perjanjian dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa berupa Dewan Sengketa.

Kegiatan diskusi public dihadiri oleh 100 (seratus) orang peserta perwakilan dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan-Badan, Balai-Balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diskusi Publk ini dibuka oleh Staf Ahli bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Khalawi A.H.

Filosofi Pembentukan Undang-Undang Jasa Konstruksi dimana fungsi pembinaan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya menyentuh masyarakat jasa konstruksi, badan usaha jasa konstruksi masih didominasi generalis, sementara badan usaha spesialis belum berkembang, pengembangan usaha jasa konstruksi melalui investasi belum diatur, keterbatasan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sehingga perlu penataan ulang pengaturan terhadap system sertifikasi, perlu pengaturan dan pengawasan tenaga kerja asing; tidak optimal upaya penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak konstruksi, tingginya angka kecelakaan kerja sektor konstruksi, terjadi kegagalan bangunan akibat lalai, belum adanya sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, belum jalannya mekanisme pengaturan remunerasi tenaga kerja ahli, ketidakprioritasan penyedia jasa memakai teknologi dan komponen dalam negeri.

Salah satu tugas dan fungsi Kementerian PUPR dalam konteks percepatan pembangunan adalah melakukan asistensi dan advokasi, dimana bentuk dari advokasi adalah pendampingan dalam ranah sengketa berbasis kontrak atau perjanjian dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa berupa Dewan Sengketa. Jalur arbitrase menjadi pilihan alternatif dari proses peradilan di badan peradilan umum. Selain itu perlu koordinasi dalam hal penyusunan kontrak terutama dalam pemilihan penyelesaian perselisihan termasuk didalamnya pemilihan forum penyelesaian sengketa.

Kementerian PUPR  menangani infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang terpadu, efektif, dan efisien, dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Infrastrukstur yang ditangani adalah bidang Sumber Daya Air, bidang Penyelengaraan Jalan, bidang Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, bidang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pengembangan Wilayah,  dan bidang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Peranan Kementerian PUPR dalam penyelengaraan bidang-bidang tersebut adalah dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan, disebut dengan Turbinlakwas. Dalam rangka pelaksanaan yang diartikan sebagai pembangunan infrastruktur, dilakukan oleh pihak ke dua, dengan proses pemilihan calon Penyedia Jasa Konstruksi melalui pelelangan.

Kementerian PUPR selaku Pengguna Jasa berkontrak dengan Penyedia Jasa Konstruksi. Dalam perkembangannya kadangkala terjadi perbedaan pandangan dalam menterjemahkan isi kontrak ke dalam pelaksanaan dilapangan. Sehingga kadangkala terjadi deadlock antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa. Dalam hal terjadi deadlock tersebut, maka apabila tidak diselesaikan secara baik dan benar maka akan menjadi perkara dan akan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur.

Kegiatan Diskusi Publik Dewan Sengketa Bidang Konstruksi, materi dan narasumber adalah sebagai beriku:

  •  Filosofi dan Sejarah Pembentukan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, oleh Siti Martini, Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR
  • Dewan Sengketa Dalam Norma Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dipaparkan oleh Darda Daraba, Direktur Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  •  Filosofi dan Sejarah Dewan Sengketa Internasional, oleh Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), 3444 Toringdon Way, Suite 205, Charlotte,NC
  • Common Procedure Dalam Penyelesaian Sengket di Dewan Sengketa Internasional, oleh Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), 3444 Toringdon Way, Suite 205, Charlotte,NC
  •  Case Study Dalam Dewan Sengketa Internasional, oleh Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), 3444 Toringdon Way, Suite 205, Charlotte,NC

(Bali, 23-08-2017)

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg