| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini269
mod_vvisit_counterKemarin1024
mod_vvisit_counterMinggu ini2185
mod_vvisit_counterBulan ini18764
mod_vvisit_counterTotal3462525
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Pembentukan Kerja Sama dan Perjanjian Kerja Sama

Pembentukan Kerja Sama dan Perjanjian Kerja Sama

Kegiatan Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diselenggarakan pada hari Rabu-Jumat tanggal 26--28 Juli 2017 bertempat di Grand Swiss-Belhotel Medan.  Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pedoman untuk meningkatkan pemahaman mengenai teknis dan prosedur serta substansi dalam menyusun kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, dan pihak terkait. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah Dasar Hukum Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama oleh Siti Martini, S.H.M.Si, Kepala Biro Hukum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama Dan  Perjanjian Kerja Sama Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh Ruslan Rachaman, S.H., Kepala Bagian Penyusunan Perturan Perundang-undangan I, Teknik dan Proses Penyusunan Perjanjian dan Kesepakatan Bersama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibawakan oleh Yuli Nuryanti, S/H/. MM. Kepala Bagian Advokasi Hukum I.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Biro Hukum, Sekretariat Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan, Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan, Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berjumlah 50 orang peserta.

Diselenggarakannya kegiatan ini mengingat masih terjadi permasalahan dalam proses penyusunan kesepakatan bersama ataupun perjanjian kerja sama, antara lain:

  • Penggabungan yang terjadi antara organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, sedangkan masing-masing kementerian telah mempunyai pedoman penyusunan perjanjian dan kesepakatan bersama;
  • Keabsahan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang dibuat antara pusat dan daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah;
  • Tidak ada batasan yang jelas hal apa sajakah yang dapat menjadi obyek dari perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama;
  • Kebingungan antara para pihak dalam menentukan counterpart yang setara, karena ada ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; dan
  • Proses penyusunan perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama yang belum standard dan tidak adanya lembar kendali menyebabkan kurang mendalamnya pengendalian unit hukum dalam proses penyusunan.

(Medan, 27 Juli 2017)
 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg