| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini42
mod_vvisit_counterKemarin296
mod_vvisit_counterMinggu ini1235
mod_vvisit_counterBulan ini16353
mod_vvisit_counterTotal3351545
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Pembentukan-KesepakanBersama-dan-PKS

Pembentukan-KesepakanBersama-dan-PKS
“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PUPR NO. 29/PRT/M/2016 TENTANG PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN  PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PUPR”

Untuk meningkatkan pemahaman prosedur, teknis, serta substansi yang perlu diperhatikan untuk mempercepat proses penyusunan kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan serta kawasan permukiman, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan kegiatan “Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan  Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat” di Hotel Eastparc Yogyakarta pada tanggal 22 - 23 Februari 2017.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu melakukan kerja sama dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, dan pihak terkait, dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama. Penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang pasti, baku, dan mudah dipahami.


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan  Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja sama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang sebelumnya telah dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja sama di Kementerian Pekerjaan Umum.

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama adalah antara lain;

    • Penggabungan yang terjadi antara organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, sedangkan masing-masing kementerian telah mempunyai pedoman penyusunan perjanjian dan kesepakatan bersama;

    • Keabsahan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang dibuat antara pusat dan daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah;

    • Tidak ada batasan yang jelas hal apa sajakah yang dapat menjadi obyek dari perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama;

    • Kebingungan antara para pihak dalam menentukan counterpart yang setara, karena ada ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; dan

    • Proses penyusunan perjanjian kerja sama dan kesepakatan bersama yang belum standard dan tidak adanya lembar kendali menyebabkan kurang mendalamnya pengendalian unit hukum dalam proses penyusunan.

    Peserta kegiatan ini berasal dari Perwakilan dari tiap-tiap Unit Organisasi dan Unit Kerja serta Balai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  dengan Peserta secara keseluruhan berjumlah 50 (lima puluh) orang peserta.


 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg