| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini217
mod_vvisit_counterKemarin743
mod_vvisit_counterMinggu ini1904
mod_vvisit_counterBulan ini13852
mod_vvisit_counterTotal3382356
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Implementasi NSPK terkait Kewenangan Perda

Implementasi NSPK terkait Kewenangan Perda
IMPLEMENTASI NSPK BIDANG PEKERJAAN UMUM SERTA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Makassar – Laporan panitia pada kegiatan “Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait Dengan Kewenangan Pemerintah Daerah”, disampaikan oleh Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sekjen dan BPSDM, Tuty Alawiyah, mengatakan bahwa berdasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Kementerian yang mempunyai urusan pemerintahan dengan pelayanan dasar.

Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian teknis, dalam menjalankan tugas dan fungsinya pasti akan bersinggungan dengan aspek hukum sehingga diperlukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang tertib baik dari segi formalitas maupun substansi hukumnya untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang PUPR mengamanatkan juga pengaturannya dalam bentuk Perda supaya peraturan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat bersinergi dalam pelaksanaan di daerah.

Lebih lanjut Tuty Alawiyah mengatakan untuk meningkatkan efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan dengan baik sesuai kewenangannya perlu dilakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait dengan Kewenangan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Imperial Arya Duta Makassar, pada tanggal 28 s.d 29 September 2016. Adapun narasumber berasal dari:

1.     Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

2.     Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.     Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I, Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

4.     Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bina Marga dan BPIW

Adapun materi yang akan disampaikan:

1.     NSPK Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait dengan Kewenangan Daerah.

2.     Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah.

3.     Proses Legislasi Daerah dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah.

4.     Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam kegiatan ini jumlah peserta sebanyak 60 orang peserta berasal dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan – Jeneberang, Dinas-dinas di Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh sekretariat daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain dari sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sindereng Rappang,  Kabupaten Enrekang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Taufik Widjoyono, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII-Makassar, Bastian Sudonggarong Sihombing”. Dalam sambutan selamat datang yang disampaikan oleh Bastian Sudonggarong Sihombing dengan mengatakan bahwa Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian dengan struktur dan perangkat yang cukup lengkap tidak hanya terkait dengan teknis pelaksanaan pekerjaan saja akan tetapi didalamnya juga ada litbang, ada kajian-kajian strategis, jasa konstruksi dan lain sebagainya sehingga produknya cukup banyak. Produk tersebut yang selama ini digunakan  kementerian PUPR dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tidak hanya menjalankan tugas terkait dengan Tupoksinya saja tapi juga menjalankan tugas pembinaan kepada Kepala Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut Bastian S. Sihombing penyampaikan salah satu contoh di Ditjen Bina Marga, tidak hanya pekerjaan yang dibantu pembiayaannya dan dikelola secara langsung oleh Dinas PU. Tetapi juga memberikan hak penggunaan aplikasi NSPK Kementerian.  Acara pada hari ini merupakan salah satu bentuk bagaimana Kementerian PUPR mendorong melakukan pembianaan kepada pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan atau pembinaan NSPK yang telah disiapkan.

Kenapa ini penting, menurut Bastian, NSPK menjadi bagian dari tolak ukur atau menjadi panduan/rel/acuan dalam berkerja dan didalamnya ada teknis, non teknis, ada administrasi, terkait dengan hukum, terkait dengan berbagai macam dokumen didalamnya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Selama ini Pemda tidak harus membuat spesifikasi atau membuat aturan sendiri terkait dengan perkejaannya cukup menggunakan NSPK kementerian PUPR yang telah disiapkan karena ini sudah melalui kajian, diskusi yang cukup panjang. Ketika pedoman ini dipakai, maka teman-teman di daerah mempunyai acuan. Persoalaannya adalah supaya ini cukup kuat penggunaanya di daerah maka perlu dibuat satu aturan juga di daerah, jadi karenanya aturannya pekerjaan umum dan bidangnya juga sama, bidang PU yang Pemda/Dinas PU kelola adalah bagian tugas besar dari Kementerian PUPR.

Secara umum Kementerian PUPR  mengelola pekerjaan yang sama dengan Dinas PU seperti  mengelola Jalan, SDA, Perumahan, maupun ke-Cipta Karya. Teknisnya, spesifikasinya,  proses-prosesnya yang dilakukan sama bahkan mirip sekali. Supaya menjadi aturan yang cukup kuat di daerah perlu payung hukum yaitu Perda. Acara ini dalam rangka menyampaikan kepada para peserta supaya nanti dibicarakan kepada atasan, dewan agar didorong menjadi Perda, sehingga daerah mempunyai acuan dalam mengerjakan perkerjaannya.  Hal ini penting dari segi hukum, bila ada persoalan hukum di daerah, dan  dipanggil kita bisa menerangkan NSPK di dalam pekerjaan. Oleh karena NSPK PUPR digunakan untuk menjadi acuan/pedoman di daerah yang akan mempercepat proses-proses pekerjaan yang ada di daerah. 

Taufik Widjoyono membuka kegiatan ini dengan mengatakan kenapa Kementerian PUPR sangat perhatian terhadap berbagai aturan, karena menurutnya yang pertama sasaran 5 tahun kedepan pembangunan  memang sangat besar yang akan dilakukan oleh pusat dengan membangun 49 waduk baru bagian dari 65 waduk termasuk yang berada di Sulawesi Selatan, 1000 Km jalan tol  dan jalan yang harus diperbaiki, rumah serta prasarana dasar untuk perkotaan, Kementerian PUPR akan menyediakan air minum terkait dengan kerja samanya hingga sampai saat ini  tidak mudah dilakukan. Semua berawal dari peraturan, anggaran yang dibutuhkan besar untuk 5 tahun, persoalannya adalah pemerintah pusat tidak mungkin menyiapkan anggaran sebesar itu. Menurutnya ada cara lain yaitu dengan menggunakan dana-dana dari luar yaitu dari non apbn, baik dari investasi atau dari pihak swasta, namun untuk itu perlu persyaratan, persayatannya adalah regulasi yang jelas, aturan yang jelas. Dalam 3 bulan terakhir ini, Menteri Dalam Negeri menyampaikan ada sekian ribu perda yang dibatalkan dan tidak perlu ada kajian. Oleh karena itu bagaimana kita menyikapi pembatalan tersebut. Tapi juga disisi lain diminta melakukan penyusunan aturan-aturan baru dalam bentuk yang lebih simple.

Terkait dengan hal tersebut aturan-aturan daerah yang paling sering mendapat sorotan terkait dengan perizinan. baik izin pembangunan, izin bangunan, IMB, izin investasi. Salah satu peluang terbesar waktu itu adalah izin untuk pembangunan perumahan diperlukan waktu 2-3 tahun. Terkait dengan ini menyebabkan seharusnya masyarakat bisa menikmati harga rumah lebih murah ternyata prosedurnya lebih panjang. Kedua ada banyak undang-undang yang sedang disusun, yang pertama dan paling fenomenal adalah UU Sumber Daya Air yang dibatalkan sekitar 2 tahun yang lalu dan itu menjadi PR besar bagi Kementrian PUPR karena setelah UU SDA dibatalkan timbul kebinggungan di daerah bagaimana memberikan izin untuk pengambilan air atau pemanfaatan air untuk industri dan Mahkamah Konstitusi akhirnya baru tersadar begitu banyak keluhan diluar dugaan bahwa implikasi terhadap pembatalan itu sangat luas dan menimbulkan kebinggungan yang luar biasa di daerah. Ada Undang-Undang Jasa Konstruksi, UU Arsitek, sekarang dalam proses penyusunan. Setidak-tidaknya ada 3 UU yang sedang disusun. Implikasi dari ini adalah peraturan daerah harus menyesuaikan.

Taufik Widjoyono lebih lanjut mengatakan, harapan kami dari pemerintah provinsi khususnya sekretariat daerah atau biro hukumnya bisa melakukan koordinasi supaya nanti penyusunan NSPK bisa sama, strukturnya dan muatannya kira-kira sama karena ada satu keluhan dari beberapa pengembang khususnya bahwa satu daerah dengan daerah lain seperti antara satu kabupaten dengan kabupaten lain antara satu provinsi dengan provinsi lain meskipun substansi yang diatur itu sama tapi pengaturannya lain sama sekali dan itu membingungkan. Karean itu khususnya untuk provinsi, maka peran biro hukum di sekretariat daerah provinsi Sulawesi Selatan menjadi sangat penting untuk berkoordinasi, bisa pula saling belajar dari tetangga yang telah berhasil menerapkan peraturan.

Dalam acara ini konsultasikan dengan kementerian Dalam Negeri supaya menghasilkan   aturan-aturan daerah yang lebih pro kepada investasi khususnya dalam kaitannya untuk melayani publik. Untuk kedepan yang akan dinilai bukan lagi aturan yang banyak tapi jumlah aturan yang bisa diimplementasikan, jadi kalau aturan yang tidak bisa diimplementasikan atau bahkan menyulitkan percuma saja jangan sampai kita membuat aturan tapi akhirnya menyulitkan masyarakat.

(Makassar-28Sep2016)


 
 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg