| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini233
mod_vvisit_counterKemarin659
mod_vvisit_counterMinggu ini5566
mod_vvisit_counterBulan ini12195
mod_vvisit_counterTotal3482508
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Konsultasi-dan-Bimbingan-Hukum-2016

Konsultasi-dan-Bimbingan-Hukum-2016

KONSULTASI DAN BIMBINGAN HUKUM

Mataram – Dalam kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Hukum yang dilaksanakan tanggal 21 s.d. 23  September 2016 dan bertempat di Hotel Golden Tulip - Mataram, Kepala Bagian Advokasi Hukum I Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yuli Nuryanti, dalam sambutan pembukaan mengatakan bahwa Kementerian PUPR mengemban tugas pemerintahan yang sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut Yuli Nuryanti mengatakan dalam pembangunan infrastruktur tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek hukum. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan bidang pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang hukum selalu menjadi prioritas dari tahun ke tahun.

Pembangunan hukum merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, dan  merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan secara terus menerus, karena hukum harus bisa mengikuti perkembangan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi seiring dengan pembangunan yang semakin dinamis.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, masyarakat semakin mudah dalam memperoleh informasi dan semakin meningkat kesadarannya dalam menanggapi permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang timbul akibat dari tuntutan masyarakat dapat menghambat pembangunan infrastuktur di Indonesia dalam mewujudkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni "Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025".

Yuli Nuryanti mengatakan masih kurangnya pemahaman terhadap hukum, padahal hukum tidaklah hanya semata-mata ditujukan kepada masyarakat, namun ditujukan pula kepada setiap penyelenggara negara, khususnya dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

   Dalam pembukaan Konsultasi dan Bimbingan Hukum dihadiri oleh narasumber, dan Kasatker PJN Wilayah I Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram. Dalam kesempatan tersebut  Kasatker PJN Wilayah I. M. Hidayat memberi sambutan dengan mengatakan bahwa saat ini masyarakat dengan mudah mengakses informasi termasuk informasi hukum dan menjadikan masyarakat semakin kritis dan peka dalam menilai masalah-masalah hukum. Sebagai orang teknis atau lapangan pada saat bekerja sering berinteraksi dengan masyarakat, kadang permasalahan hukum tidak dapat dihindari. Dengan adanya kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Hukum akan meningkatkan pemahaman bidang hukum bagi Pejabat, Staf di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Balai serta Satuan Kerja sehingga dapat menjalankan pekerjaan dengan benar baik secara keteknisannya dan hukum yang berlaku.

Acara Konsultasi dan Bimbingan Hukum ini diikuti oleh peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang peserta dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Balai, serta narasumber yang berasal dari Biro Hukum Kementerian PUPR, Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI), Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Adapun materi yang disajikan yaitu:

o   Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian PUPR

o   Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Konstruksi Melalui Arbitrase

o   Kiat-kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Terkait Kontrak Konstruksi

o   Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Good Governance

o   Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg