| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini232
mod_vvisit_counterKemarin659
mod_vvisit_counterMinggu ini5565
mod_vvisit_counterBulan ini12194
mod_vvisit_counterTotal3482507
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita penyebarluasan-peruuan-bid-terkait

penyebarluasan-peruuan-bid-terkait

PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SERTA BIDANG TERKAIT

Dalam pembukaan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Bidang Terkait, Siti Martini memberi semangat dengan mengucapkan “Selamat Pagi” kepada para peserta. Kata Pagi menurut Siti Martini mempengaruhi dan menambah semangat pada jiwa walau bukan pada pagi hari. Semangat tersebut yang selalu diucapkannya setiap kali membuka acara.

Siti Martini mengatakan dengan kegiatan tersebut tugas dari Biro hukum untuk menyebarluaskannya,  karena dengan itulah siapapun, dimanapun, masalah apapun akan kembali kepada peraturan perundang-undangan. Beliau mengatakan  pada acara penyebarluasan tidak lagi menyampaikan peraturan perundang-undangan karena menurutnya sudah dianggap fasih sudah membaca undang-undangnya. Penyebarluasan ini langsung kepada peraturan pelaksanaan dan implementasinya, karena setiap ada rapat Menteri PUPR  selalu menanyakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum apa sudah selesai.  Peraturan Menteri dari PP 122/2015, Air Minum sudah selesai 3 dan masih ada 7, perintah 7 tidak harus membuat 7 Permen dapat disatukan menjadi 1 Permen. 

Menurut Siti Martini tidak dapat lagi menunggu dalam membuat Permen karena sudah dikejar deregulasi. Terkait dengan deregulasi Kementerian PUPR sedang melakukan simplifikasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan di bidang PUPR, karena Bappenas mencatat ada sebanyak 50 ribuan peraturan dan sekian ribu harus dipangkas. Ternyata setelah dicek Keputusan Menteri dicantumkan seperti pemberian tanda jasa, Kepmen Kenaikan Pangkat dan sebagainya sebagai peraturan. Kementerian PUPR PU hanya ada 261 permen  pada saat ini sedang melakukan simplifikasi dan deregulasi.

Laporan panitia pada tanggal 20 Juli 2016 di Yogyakarta disampaikan oleh Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II, Sri Salmiani, S.H., M.H. mengatakan Penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta bidang terkait merupakan kegiatan Biro Hukum dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lebih lanjut Sri Salmiani mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang berasal dari unsur-unsur pejabat/staf dari Balai Besar/Balai Wilayah Sungai di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa; Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa; dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan Dinas Permukiman dan Prasarana Provinsi dan Kota di Pulau Jawa.

Materi dalam Kegiatan ini akan diisi dengan pemaparan materi:

1.      UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.    Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

4.      Kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah Daerah di Bidang Jalan.

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

6.      Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini Kepala Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan dalam sambutannya mengatakan dengan dibekali pemahaman yang utuh terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat peserta dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan wewenangnya dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu menyediakan infrastruktur yang andal bagi masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa para pelaksana di daerah, peraturan perundang-undangan dan produk hukum di bidang pekerjaan umum  dan perumahan rakyat yang komprehensif dan implementatif memang sangat dibutuhkan. Pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan aturan main dan perbedaan kondisi lapangan yang membutuhkan fleksibilitas terkadang menjadi kendala. Berawal dari pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat kiranya dapat diaplikasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan yang taat asas. Dari pengalaman pelaksanaan kegiatan tentunya banyak permasalahan yang timbul.
(Yogya-20 Juli 2016)

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg