| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini233
mod_vvisit_counterKemarin659
mod_vvisit_counterMinggu ini5566
mod_vvisit_counterBulan ini12195
mod_vvisit_counterTotal3482508
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Penyebaran Peraturan Per-UU-an Bidang PUPR dan Terkait

Penyebaran Peraturan Per-UU-an Bidang PUPR dan Terkait

PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SERTA BIDANG TERKAIT

Biro Hukum pada hari Rabu-Kamis, tanggal 22 – 23 Maret 2016 bertempat di Hotel Swiss Bellin Makassar mengadakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bidang Terkait.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepada Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Siti Martini, S.H., M.Si, Menurutnya kegiatan “Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Bidang Terkait” ini guna mendukung terwujudnya pemahaman yang utuh dan lengkap atas materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sehingga kegiatan ini menjadi suatu kebutuhan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendorong semua pihak, terutama pemerintah, untuk mensosialisasikan substansi peraturan perundang-undangan bidang ke-PU-an ini kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan penyebarluasan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan personil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya yang di tugasi untuk menangani bidang hukum dan bidang lain-lain yang sering berkaitan dengan aspek hukum, sehingga diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat yang harus dipahami, serta dapat menjadi pegangan dan acuan bagi para pelaksana.

Sambutan dari perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, mengatakan tujuan pembinaan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Selanjutnya dengan dibekali pemahaman yang utuh terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat  tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan wewenangnya dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di bidang PUPR yaitu penyediaan infrastruktur yang handal bagi masyarakat.

Bagi pelaksana di daerah, peraturan perundang-undangan dan produk hukum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang komprehensif dan implementatif memang sangat dibutuhkan. Pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan aturan main dan perbedaan kondisi lapangan yang membutuhkan fleksibilitas terkadang menjadi kendala.

Para peserta kegiatan ini dihadiri oleh para peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang yang berasal dari unsur pejabat/staf dari:

1.      Balai Besar/Balai Wilayah Sungai di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

2.      Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;dan

3.      Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan Dinas Permukiman dan Prasarana Provinsi di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

 
Para Narasumber/Pembicara kegiatan ini adalah:

1.    Siti Martini, S.H., M.Si, Kepala Biro Hukum, materi yang diberikan adalah Implementasi dan Implikasi Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2.    Dewi Chomistriana, S.T., M.Sc dari Ditjen Bina Konstruksi, dengan paparannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

3.    Ir. Saroni Soegiarto Rachman, M.E, Ditjen Sumber Daya Air, dengan materinya Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

4.    Ir. Sugiarto, M.T dari Ditjen Bina Marga dan materinya adalah Kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah Daerah di Bidang Jalan.

5.    Ir. Somba Tambing, Dipl HE dari Ditjen Cipta Karya dengan paparannya Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

6.    Dedy Slamet Budi Susettyo, S.H. M.T dari Setditjen Pembiayaan Perumahan, materi yang diberikan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan.

 (Alia-22032016)

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg