| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini834
mod_vvisit_counterKemarin922
mod_vvisit_counterMinggu ini3774
mod_vvisit_counterBulan ini18721
mod_vvisit_counterTotal3432873
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita FGD-Eksistensi-KS-Pemda-dan-Pemerintah-Pusat

FGD-Eksistensi-KS-Pemda-dan-Pemerintah-Pusat

FOCUS GROUP DISCUSSION EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasca diundangkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Focus Group Discussion di Golden Boutique Hotel Jalan Melawai Nomor 6-8, Blok M, Jakarta Selatan hari ini tanggal 19 November 2015 dengan mengusung tema Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Focus Group Discussion ini diikuti oleh para peserta dari Dinas Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia, Balai-Balai dan Unit-unit kerja di Kementerian PUPR dengan target sebanyak 150 orang.

Siti Martini, SH. MSi Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR dalam laporan pembukaan sebagai panitia mengatakan maksud diselenggarakan kegiatan ini untuk memberikan kejelasan arah dan penyamaan persepsi terkait boleh tidaknya kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Tujuannya agar dapat menepis perbedaan pandangan mengenai eksistensi kerjasama pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan sebuah dialog komprehensif mengenai upaya mencari jalan keluar serta melakukan kompromi atas kondisi lapangan yang membutuhkan kerjasama serta pengaturan yang mengisyaratkan tidak diperbolehkannya kerjasama dimaksud diantara pemangku kepentingan.

Adapun Narasumber kegiatan ini adalah:

o   Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;

o   Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi, Kedeputian Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP;

o   Direktur Barang Milik Negara, Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu;

o   Koordinator JAMDATUN Kejaksaan Agung.

FGD ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Ir. Taufik Widjoyono, M.Si. dengan mengatakan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu isu yang perlu di perhatikan begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus diatasi dan dipenuhi dengan bersinggungan dengan batas batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini di perlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan arah keberhasilan pembangunan

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

Disisi lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak disebut secara eksplisit adanya larangan untuk melakukan kerja sama maupun kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama maupun kesepakatan bersama adalah proses pemrograman dan penganggaran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran.

(alia-19112015)

 

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg