| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini825
mod_vvisit_counterKemarin922
mod_vvisit_counterMinggu ini3765
mod_vvisit_counterBulan ini18712
mod_vvisit_counterTotal3432864
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Konsultasi-dan-Bimbinga-Hukum

Konsultasi-dan-Bimbinga-Hukum

KONSULTASI DAN BIMBINGAN HUKUM


Dalam  laporan pembukaan kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Hukum yang dilaksanakan hari ini tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di Gedung Kementerian PUPR lantai 17, Siti Martini mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman bidang hukum bagi Pejabat  di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengingat semakin bertambahnya permasalahan hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk menjadi  acuan bagi para pejabat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan di bidang hukum, sehingga mampu menyelesaikan sesuai norma yang ada serta menghindari tuntutan-tuntutan hukum yang dapat berakibat merugikan para pihak. Peserta dalam kegiatan ini berasal dari Eselon I, Eselon II, dan pejabat di Kementerian PUPR dan dihadiri lebih dari 100 orang peserta.
 
Adapun materi Konsultasi dan Bimbingan Hukum ini meliputi:
  •  Peran Polisi Pada Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat dari Bareskrim POLRI;
  • Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Staf Khusus Bidang Hukum;
  •   Sosialisasi Tugas dan Fungsi TP4P;
  • Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pejabat PPATK;
  • Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
 
 Acara Kegitan ini dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memberi kata sambutan dengan mengatakan Konsultasi dan bimbingan hukum merupakan implementasi dari harapan bapak Presiden yang diberikan kepada aparat penegak hukum  dalam rangka mendampingi kita bukan untuk melindungi yang salah tapi mendampingi kita untuk melaksanakan pekerjaan agar tidak berbuat salah dalam rangka khususnya pencegahan tindak pidana korupsi
 
Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) – Health, Safety Environment (HSE) ) di dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Kementerian PUPR bagi semua penyedia jasa untuk  melaksanakan K3 secara konsisten sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2014 karena didalamnya ada tanggung jawab dan tugas masing-masing ada dalam K3. Dalam setiap pekerjaan  para Direktur,  kepala balai, satker, PPK bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja, itu yang utama. Kita ini bukan hanya pengguna tapi pembina jasa konstruksi. Pada tahun 2016 kalau ada K3/HSE tapi tidak jalan akan diputus. Mereka mempunyai kekuatan untuk membuat langgam jangan mengikuti langgamnya kontraktor dan harus memulai meningkatkan kepedulian terhadap K3. Jangan K3 hanya sebagai prosedural saja tapi tidak dilaksanakan di lapangan. Menurut Basuki kontraktor asing dalam hal ini Jepang patut diambil sebagai contoh bagaimana bersih, tertibnya pekerjaan mereka. Kita harus siap menghadapi Pasar Bebas Asean (MEA) nantinya dan kalau perlu K3 masuk di dalam P Item.

Tahun 2016 akan memulai dan fokus terhadap K3, walau bagaiman pasti ada hubungan tidak langsung dengan aparat penegak hukum, kalau ada kecelakaan dan menimbulkan keadaan fatal hingga ada yg meninggal satu saja maka tidak akan ada proses hukumnya tapi langsung di black list sampai PPK maupun satker.  Basuki meminta untukber hati-hati, pekerjaan makin banyak, kehati-hatian harus semakin tinggi  bukan semakin semberono. Itu semua bila mempunyai konstruksi manajemen  yang baik.  Kepala alai, kepala satker, PPK  tanggung jawabnya sangat berat. Tapi itu amanah buat kita Baigaman kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan target kecelakaan adalah zero.
  
Ada jembatan panjang  yang mempunyai mekanisme komisi  keamanan  jembatan panjang dan terowongan. Create Manajemen itu untuk kemanannya, jadi kalau tidak ada sertifikasi design jembatan panjang tidak akan dikonstruksi seperti halnya bendungan. Pada saat memutuskan    dibangunnya  infrastuktur besar itu kita invest konversi bencana/ Invesetasi potensi bencana jadi harus hati-hati betul dan tidak perlu takut karena telah mempunyai rekayasa teknis, mempunyai mekanismenya, dan K3 jangan lupa kalau perlu dimasukan dalam P Item. Angkanya harus sama semua antara pasal penawar sehingga tidak ada perbandingan di dalam K3 itu.  
   
Kementerian PUPR  bertanggung jawab mengenai infrastruktur di Indonesia, tanggungjwab kita, tugas kita mengawasi. Kalau kita tidak mengawasi kita salah, apakah perkerjaan di provinsi atau kabupaten kita punyai tanggung jawab untuk mengawasi. K3 mulai tahun 2016 dilaksanakan dengan konsisten, dengan keras dan harus keras. Itu harus ada paksaan karena selama ini legality penegakan itu harus keras khusus untuk K3, jangan hanya prosedural. Tegakan betul  aplikasikan dilapangan dengan itu kita bisa melaksanakannya dengan baik, hasilnya lebih baik keselamatan bisa kita jamin, bisa menghasilkan performance yang lebih baik ke depannya.

(Alia-26102015)

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg