| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini213
mod_vvisit_counterKemarin743
mod_vvisit_counterMinggu ini1900
mod_vvisit_counterBulan ini13848
mod_vvisit_counterTotal3382352
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Implementasi-NSPK-Kewenangan-Perda

Implementasi-NSPK-Kewenangan-Perda

Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali mengadakan acara Sosialisasi Implementasi Norma Standar Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait Dengan Kewenangan Pemerintah Daerah, hari ini tanggal 21 Oktober 2015 dan bertempat di Hotel The Alana Surabaya.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ditata kembali untuk meningkatkan sinergitas kebijakan dan strategi masing-masing lembaga untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional yang ingin dicapai, dalam konteks penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Menteri dan setiap menteri bertanggung jawab atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) untuk dijadikan Prosedur bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi Prosedur bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai upaya untuk evaluasi penyusunan NSPK Bidang Pekerjaan Umum Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait Dengan Kewenangan Pemerintah Daerah.  Dalam peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk disusun dalam peraturan daerah dan peraturan menteri. Sehingga antara Peraturan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Kawasan Permukiman, dan Peraturan yang akan dilaksanakan di Daerah berupa Peraturan Daerah berjalan secara harmonis.

Penyusunan suatu Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kondisi sosial masyarakat, dan keadaan geografis dari daerah tersebut agar tersusun suatu Peraturan Daerah yang dapat terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 60 orang peserta yang berasal dari seluruh Perwakilan dari Setda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Balai Besar Wilayah Sungai BrantasBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TimurDinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur,  Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur,  Bappeda Provinsi Jawa Timur,  Satker Pembangunan Jalan & Jembatan Propinsi Jawa Timur,  Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Brantas.

Adapun materi dan pembicara kegiatan ini adalah:

  • Bimbingan Teknis Pedoman Penyusunan Kebijakan Daerah terkait urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disampaikan oleh DR. Kurniasih, S.H., M.Si. Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri;
  • NSPK Bidang Pekerjan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait Dengan Kewenangan Daerah, dibawakan oleh Siti Martini, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum
  • Peraturan Perundang -undangan Bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang perlu Tindak Lanjut Dengan Peraturan Daerah, disampaikan oleh Ruslan Rachman, S.H., Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Per-UU-an I, Biro Hukum
  • Proses dan Pembentukan Peraturan Daerah, oleh Adi Setiadi, S.H., Kepala Sub Bagian Bina Marga dan BPIW, Biro Hukum.
 

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah melalui  Unntedang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 16 menentukan bahwa Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kemerian menetapkan NSPK untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan

(Alia-23102015)

 

 

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg