| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini356
mod_vvisit_counterKemarin447
mod_vvisit_counterMinggu ini803
mod_vvisit_counterBulan ini4473
mod_vvisit_counterTotal3069529
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Peningkatan SDM Bid Pertanahan-Kontrak

Peningkatan SDM Bid Pertanahan-Kontrak

Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, Dan Bantuan Hukum

Siti Martini S.H., M.Si, Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015  membuka acara Sosialisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, dan Bantuan Hukum bertempat di Hotel Premiere Basko Hotel Padang, Sumatera Barat. Dalam kata sambutannya Siti Martini mengatakan pembangunan bidang hukum merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan merupakan proses yang berkesinambungan, karena setiap kemajuan akan menuntut perubahan-perubahan yang lebih maju lagi dalam lingkungan masyarakat yang terus berubah.

Dalam era reformasi ini masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk menilai dan mengkritik atas kelangsungan hidup bernegara kita, sehingga sebagai aparatur negara perlu dibekali pemahaman terhadap norma-norma hukum dan penerapannya.
Lebih lanjut Siti Martini mengatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sudah meningkat, terutama dalam melaksanakan aspek kewajiban dan haknya menyebabkan masyarakat menjadi makin kritis dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum.
Dalam mengikuti perkembangan masyarakat yang kebutuhannya semakin luas, beragam dan disertai pula tuntutan akan keadilan yang semakin meningkat, kadang kala menimbulkan sikap sebagian masyarakat kurang sabar karena tidak memahami hukum.

Sebelumnya Hikmad Batara Lubis, SH. MH. sebagai ketua panitia kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan, Kontrak, dan Bantuan Hukum, dalam laporannya mengatakan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian serta menambah wawasan personil di Dinas PU dan Balai-Balai di Kementerian PUPR wilayah Indonesia Barat maupun Satuan Kerja yang ditugasi untuk menangani bidang hukum dan bidang-bidang lain yang sering berkaitan dengan aspek hukum.

Dengan tujuan agar dapat menjadi pegangan dan acuan bagi para pelaksana apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan hukum, sehingga akan mampu menyelesaikan sesuai norma yang ada serta menghindari tuntutan-tuntutan hukum yang dapat berakibat merugikan kedua belah pihak.

Peserta kegiatan ini berasal dari unit-unit di Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Barat dan Kota Padang, Balai-Balai di Kementerian PUPR Wilayah Indonesia Barat. Adapun Para Pembicara / Tenaga Pengajar berasal dari Kementerian PUPR, Pejabat dari  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Pengacara dari PERADI. Selangkapnya Materi yang disampaikan meliputi:

  1. Implementasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak di Lingkungan Kementerian PUPR, pembicara oleh Siti Martini, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR.
  2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Permasalahannya, oleh Ir. Chairul Abu Bakar, MSc., dari Ditjen. Bina Konstruksi.

  3. Strategi Penanganan Permasalahan Terkait Aset dan Barang Milik Negara, oleh Eddy Putra, SH, CN., Tenaga Ahli Menteri PUPR, SATGAS Penertiban Aset BMN.

  4. Aspek-aspek Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

  5. Strategi Penanganan Perkara Perdata dan TUN di Pengadilan, dibawakan oleh Effendi Lod Simanjuntak, dari PERADI.

Pada penutupan kegitan ini disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi ini adalah kesadaran hukum yang  semakin meningkat, tetapi masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam melaksanakan aspek kewajibannya, bukan saja haknya, yang menyebabkan masyarakat menjadi makin kritis, dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Dalam strategi pembangunan hukum nasional harus mendukung upaya pemberantasan KKN untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas KKN (Good Governance).

(Alia-09102015)

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg