| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini361
mod_vvisit_counterKemarin447
mod_vvisit_counterMinggu ini808
mod_vvisit_counterBulan ini4478
mod_vvisit_counterTotal3069534
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Sosialisasi Implementasi NSPK

Sosialisasi Implementasi NSPK
SOSIALISASI IMPLEMENTASI NORMA STANDAR PEDOMAN DAN KRITERIA (NSPK) TERKAIT BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

 
Sosiallisasi Implementasi NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Terkait Dengan Kewenangan Pemerintah Daerah diadakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 bertempat di lantai 17 Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Jenderel Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc., mengatakan setelah penggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat banyak hal yang harus disesuaikan dan produk hukum NSPK yang harus dibuat terkait dengan adanya perubahan undang-undang dan peraturan daerah.

  taufik-nspk2015.jpgLebih lanjut Taufik Widjoyono mengatakan sejak dicabutnya UU SDA banyak peraturan perizinan yang harus diperbaiki bila tidak akan membinggungkan daerah, karena adanya pembagian kewenangan pusat/daerah ataupun kementerian/lembaga. Pembagian kewenangan berupa:

1.      Peran Kementerian/Lembaga:

 

o   Adanya  produk hukum pengaturan atau NSPK.

o   Adanya pembinaan, desiminasi ke daerah, peraturan menteri tentang nspm. Masih banyak di daerah maupun di kementerian yang belum memahaminya.


2. Peran Fasilitator

     Agar adanya Pusat Layanan Informasi dan Konsultasi terutama layanan bagi pemerintah daerah.

3.      Produk hukum harus diperbaiki.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tugas dan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas semua implementasi peraturan perundang-undangan beserta NSPK di bidang pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memfasilitasi daerah dalam memberikan asistensi / konsultasi untuk memberikan model peraturan daerah bidang pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat yang diamanatkan untuk disusun dalam Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Model-model peraturan daerah tersebut berisikan materi-materi yang memuat standar teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan NSPK yang telah dibuat.

 Sebelumya dalam laporan pembukaan yang disampaikan oleh ketua penyelenggara, Ruslan Rachman, S.H., mengatakan kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk evaluasi penyusunan NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan Kewenangan Pemerintah Daerah. Latar belakang ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 16 bahwa Kementerian PUPR merupakan kementerian yang mempunyai urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (3). Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya pasti akan bersinggungan dengan dengan aspek hukum sehingga diperlukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang tertib baik dari segi formalitas maupun substansi hukumnya untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengamanatkan juga pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah supaya peraturan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat bersinergi dalam pelaksanakan didaerah.

 Begitu juga di daerah, penyusunan suatu Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kondisi sosial masyarakat, dan keadaan geografis dari daerah tersebut agar tersusun suatu Peraturan Daerah yang dapat terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.


Materi dan Narasumber Sosialisasi ini adalah:
  1.   Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Perlu Ditindaklanjuti Dengan Perda, dibawakan oleh Siti Martini, S.H., M.Si, Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR

  2. Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Terkait dengan Kewenangan Daerah, Oleh Ir. Mirna Amin, MT., Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga

     

  3.  Urgensi NSPK Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, oleh DR. Kurniasih, SH, M.Si, Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kementerian Dalam Negeri

Alia-06082015

 

 

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg