| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini320
mod_vvisit_counterKemarin503
mod_vvisit_counterMinggu ini823
mod_vvisit_counterBulan ini10853
mod_vvisit_counterTotal3749104
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Liputan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Liputan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

 

LIPUTAN PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II LAMPUNG

Dalam liputan ini penulis mewawancara satker di Daerah terkait dengan Jaringan dan Dokumentasi dan Infomasi Hukum, atau yang dikenal dengan JDIH di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Wawancara dilakukan di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Lampung Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III, Ditjen Bina Marga Kementerian PU yakni ke  Joko Wisargo, ST,MT.

Joko selaku Pelaksana Teknik Satker menilai sosialisasi Jaringan dengan Jaringan dan Dokumentasi Infomasi Hukum yang dirasa sudah memberikan infomasi yang cukup, tetapi karena luasnya wilayah Kementerian Pekerjaan Umum yang mencakup seluruh Indonesia dibanding dengan jumlah sosialilsasi di daerah dirasa kurang memadai.

Di Provinsi Lampung sendiri penangaan hukum sendiri melekat pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III yang berada di Palembang sehingga koordinasi lebih banyak melalui hubungan telepon. Pegawai Negeri yang telah bekerja lebih dari 15 tahun ini menjabarkan bahwa penanganan hukum yang terkait antara lain adalah permohonan infomasi pekerjaan yang dilakukan masyarakat, aduan masyarakat dan terkait ijin pemanfaatan jalan di Provinsi Lampung.

Untuk pemanfaatan jalan sendiri Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II telah bekerja sama dengan aparat hukum dan pihak yang terkait dengan perizinan, sebagai contoh untuk galian jalan yang dilakukan untuk kabel telekomunikasi atau jaringan air harus sesuai dengan aturan yang ada. Jika perizinan atau bahkan tanpa izin maka Satker tidak segan untuk melaporkan kegiatan ini kepada Kepolisian. Pernah ada galian telekomunikasi yang dilakukan tanpa seijin Satker dan pihak Kepolisian .diminta turun tangan untuk menghentikan kegian  tersebut, perizinan ini penting karena diaharapkan pihak yang merusak jalan sanggup untuk mengembalikan kondisi jalan sesuai spesifikasi pengguna jalan dan penggunaan rambu serta peralatan yang tepat sehingga tidak akan merugikan masyarakat.

Putra daerah Lampung kelahiran Tanjung Karang ini lebih lanjut membeberkan dengan tindakan sesuai aturan ini diharapkan akan terhindar dari kejadian seperti di Cibubur yaitu pengendara motor yang kritis karena jatuh ke dalam gorong-gorong.

Kedepannya beliau berharap dengan era keterbukaan infomasi ini masyarakat dan Kementerian Pekerjaan Umum dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan jalan baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa.

 Gusta, Krisna - Des 2014


 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg