| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini317
mod_vvisit_counterKemarin503
mod_vvisit_counterMinggu ini820
mod_vvisit_counterBulan ini10850
mod_vvisit_counterTotal3749100
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Bintek Penyusunan Perda

Bintek Penyusunan Perda

 Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Bidang Pekerjaan Umum

 

BintekPerda.jpgKegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Bidang Pekerjaan Umum yang diselenggarakan di Hotel Sahid Solo, Solo - Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8-9 Oktober 2014. Dalam Bimbingan Teknis ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, perwakilan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Balai Wilayah Sungai Bengawan Solo. Pada kesempatan ini Kepala Biro Hukum Siti Martini, S.H., M.Si. menyampaikan kata sambutan yaitu pada saat ini kita telah mempunyai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah.

Lebih lanjut Siti Martini mengatakan Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tBintekPerda2.jpgentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah

Kegiatan ini berlatar belakang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Menteri menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu kementerian teknis dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pasti akan bersinggungan dengan aspek hukum sehingga diperlukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang tertib baik dari segi formalitas maupun substansi hukumBintekPerda1.jpgnya untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk evaluasi penyusunan NSPK Bidang Pekerjaan Umum terkait dengan Kewenangan Pemerintah Daerah.  Dalam peraturan perundang-undangan bidang Pekerjaan Umum banyak ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pekerjaan Umum yang mengamanatkan untuk disusun dalam peraturan daerah dan peraturan menteri. Sehingga antara Peraturan Bidang Pekerjaan Umum dan Peraturan yang akan dilaksanakan di Daerah berupa Peraturan Daerah berjalan secara harmonis.

Dalam Bimbingan Teknis ini para pembicara/narasumber berasal dari:

a.     Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b.     Kepala Subdit Urusan Pemerintahan Daerah I/V Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah IKementerian Dalam Negeri;

c.     Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum;

d.     Kepala Bagian Penyusunan Perundang-Undangan I Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum.

Materi yang disampaikan yaitu:

a.     NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terkait dengan Kewenangan Pemerintah Daerah.

b.     Urgensi NSPK sebagai Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah.

c.     Program Legislasi Daerah dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah.

d.     Peraturan Perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum yang perlu tindak lanjut dengan Peraturan Daerah.

Peserta berasal dari sseluruh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 50 (lima Puluh) orang.

(Alia-14102014)

 

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg