| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini270
mod_vvisit_counterKemarin503
mod_vvisit_counterMinggu ini773
mod_vvisit_counterBulan ini10803
mod_vvisit_counterTotal3749054
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita kontrak FIDIC

kontrak FIDIC

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONTRAK FIDIC

 

Kemang.jpgKegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Dan Kontrak FIDIC yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 September 2014  bertempat di Swiss-BelHotel Kemang Jarkarta, Siti Martini dalam laporan pembukaannya mengatakan “Latar belakang kegiatan ini adalah Pembangunan Bidang PU khususnya pembangunan Jalan, Bendungan, Waduk, dan Rumah Susun tidak protab bagi pengadaan tanah. Pembangunan infrastruktur di atas memerlukan tanah sebagai wadahnya.  Dalam  hal persediaan  tanah masih luas dan tidak menemukan masalah namum persoalannya adalah  tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas  dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah dilengkapi oleh tanah hak dan tanah negara yang sudah sangat  terbatas.

Saat ini juga sedang disusun RUU  Petanahan yang mengatur kembali tanah-tanah hak yang sudah di atur di dalam Undang-Undang (UU) Pokok Agraria. Pada masa sekarang ini  sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara  dan sebagai jalan keluar yang ditempuh adalah dengan melakukan pengadaan tanah di atas hak-hak atas tanah warga. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ini kemudian disebut dengan pengadaan tanah.  Prosesnya lebih banyak menemui berbagai kendala karena pemberian ganti kerugian tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena kita sudah mempunyai UU Pengadaan Tanah sampai dengan Peraturan Kepala BPN maupun  Menteri Keuangan namum dalam pelaksanaannya masih ada kendala  disana sini. Saat ini sedang ada revisi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang sedang dibahas di Menko Perekonomian dan di  Sekretaris Kabinet untuk perpanjangan waktu dari 2014 menjadi 2015.

Kemang5.jpgAgoes Widjanarko, Sekretaris Jenderal Kementerian PU dalam pembukaannya mengatakan “Meskipun sudah ada UU No 2 Tahun 2012 dan pedoman pelaksanaanya melalui Perpres No 71 Tahun 2012 tapi pengadaan tanah ini masih bermasalah. UU No 2 ini dikeluarkan khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum terutama untuk pembangunan infrastruknya dan disitu juga disampaikan bahwa penyelenggara adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk dunia usaha, dan UU ini berlaku pada tahun 2012. Ada suatu proses yang dilakukan dalam UU ini dari sosialisasi sampai kepada eksekusi/ pembayaranya, karena proses pengadaan tanah yang sudah secara mendesak itu masih menggunakan UU yang lama maka ada Perpres 71/2012 dimana UU ini akan diberlakukan secara penuh sampai tahun 2015 sehingga di dalam peraturan tadi bahwa proses pengadaan tanah sampai dengan akhir Desember 2014 masih menggunakan peraturan yang lama

Dalam Kegiatan ini ada 3 materi yang dipaparkan, yaitu:

  1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi, Oleh Sarwono Hardjomuljadi, adalah Staf Khusus Menteri PU., Wakil Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Pengembangan Jasa Konstruksi,
  2. Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, oleh M. Noor Marzuki, Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  3. Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Oleh Siti Martini, SH. M.Si., Kepala Biro Hukum.

 Paparan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi berdasarkan berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut KUH Perdata 1338, Semua perKemang2.jpgjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Oleh karena itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam suatu Kontrak ada urutan hirarki dokumen yang harus dilakukan, yaitu berdasarkan “Perjanjian Kontrak; Surat Penunjukan; Surat Penawaran; Persyaratan Khusus – Bagian A; Persyaratan Khusus – Bagian B; Persyaratan Umum; Spesifikasi; Gambar-Gambar, dan Daftar-Daftar dan dokumen lain yang menjadi bagian dari Kontrak”. Dalam membuat suatu kontrak perlu diperhatikan berdasarkan urutan, jangan sampai gambar-gambar diletakan pada urutan terakhir, ini akan sangat mudah masuk dalam masalah hukum nantinya.

Dalam ulasan Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, M. Noor Marzuki mengatakan Pembangunan untuk kepentingan umum menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk melegitimasi dalam rangka melaksanakan pengadaan tanah, karena pemerintah memerlukan tanah untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang dan ternyata dalam praktek di lapangan ketersediaan tanah semakin terbatas, dengan demikian pengadaan tanah menjadi terhambat, dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan sehingga tidak dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tetapkan, dengan demikian berakibat terjadinya potensi kerugian yang sangat besar bagi pemerintah karena proyek yang akan dibangun tertunda pengoperasiannya.

Dalam pemahaman masyarakat Indonesia tanah mempunyai kedudukan tertinggi dalam kehidupan masyarakat indonesia, karena tanah  adalah sebagai modal kehidupan dan penghidupan mereka dan tanah adalah sandaran hidup mereka, sehingga apabila tanah diperlukan untuk pembangunan maka akan menimbulkan reaksi cepat dari masyarakat berupa penolakan, perlawanan bahkan tindakan anarkis dan tidak jarang timbul perkara di pengadilan. Kondisi ini sering terjadi disaat pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum, kondisi semacam ini sangat disadari oleh pemerintah, namun di sisi lain pemerintah selalu membutuhkan tanah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Siti Martini mengatakan dalam paparannya yang berjudul Permasalahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, bahwa dasar hukum dalam pengadaan tanah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan, yaitu “UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,; Perpress No.71 tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBN; dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari APBN”.

Tahapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdiri dari Perencanaan; Persiapan; Pelaksanaan; dan Penyerahan Hasil. Waktu dalam tahapan terhitung sejak dokumen perencanaan resmi diterima oleh Gubernur, dan waktu dihitung dengan satuan hari kerja. Dalam PERENCANAAN berisi Dokumen Perencanaan (instansi yang memerlukan tanah), PERSIAPAN dengan melakukan Konsultasi Publik (instansi dan Pemprov) untuk Penetapan Lokasi adalah Gubernur; PELAKSANAAN dengan Penetapan Nilai Ganti Kerugian (penilai independen) dan Perolehan Tanah (Lembaga Pertanahan); serta PENYERAHAN HASIL ke Instansi yang memerlukan tanah.

 (Alia)

 

 

 

 

 
 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg