| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini265
mod_vvisit_counterKemarin568
mod_vvisit_counterMinggu ini1982
mod_vvisit_counterBulan ini8463
mod_vvisit_counterTotal3746714
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Bimbingan Teknik Perjanjian

Bimbingan Teknik Perjanjian
BIMBINGAN TEKNIS PERJANJIAN

 

Manado1-2014.jpgBertempat di Hotel Aryaduta Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 27 – 28 Agustus 2014, Biro Hukum mengadakan acara Bimbingan Teknis Perjanjian yang diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari utusan balai-balai dan satker Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang berasal dari dalam maupun dari luar Provinsi Sulawesi Utara.

Bimbingan Teknis dibuka oleh Kepala Balai Wilayah Sungai I, Ir. Bob A. Lombogia, MSi, Bob A. Lombogia mengatakan setiap pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi pemerintahan tidak terlepas dari kegiatan Perjanjian (Kontrak) antar Para Pihak, terutama pula dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Kadang Kala dalam membuat Perjanjian tidak terlepas dari Permasalahan Pembuatan dan Pelaksanaan Kontrak.

Perjanjian lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang dan perjanjian diajukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dimana semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Arti dari Persetujuan itu sendiri adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal Perjanjian dibuat secara tertulis maka Perjanjian itu disebut juga Kontrak.

Lebih lanjut Bob A. Lombogia mengatakan masalah administrasi yang berhubungan dengan kontrak bila tidak kita tekuni dan jalani dengan baik, maka akan berakibat fatal atau akan berakibat dengan timbulnya permasalahan hukum.  Proses penyusunan suatu persyaratan kontrak, ada 3 (tiga) yang perlu diperhatikan yaitu Hak, Kewajiban, dan Sanksi. Masing-masing setara di dalam penyusunan kontrak antara pihak pertama dan pihak kedua, apabila diantara kedua pihak melakukan one prestasi terhadap kontrak yang telah disusun pasal-pasalnya, maka baik pihak pertama maupun pihak kedua dikenakan sanksi.

Dalam Bimbingan Teknis Perjanjian ini pembicara berasal dari Biro Hukum Kementerian PU, Praktisi, dan Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU. Materi dalam Bintek yaitu Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum; Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum; Strategi Contract Drafting; Tata Cara Pengadaan Barang Jasa; serta Kontrak Konstruksi.

 

Di hari terakhir Bimbingan Teknis Perjanjian ditutup oleh Siti Martini, SH. M.Si., Kepala Biro Hukum dengan menyampaikan kata penutup, antara lain dengan mengatakan ada 5S+1B yaitu Syukur, Sabar, Sehat, Sukses, Selamat, dan Berkah itu yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya Martini juga mengatakan Perkara-perkara sekarang ini memang sangat banyak, maka timbul pertanyaan “Kenapa Timbul Perkara”. Pasti ada penyebabnya. Satu dan lain hal mungkin ada kekhilafan yang kita lakukan, misalnya ada SPMK-nya, lahan belum selesai, penyedia jasa sudah memobilisasi alat-alat kerja. Kita lalai tidak mengingatkan bahwa alat-alat tersebut diambil terlebih dahulu/ditarik kembali karena lahan ada bermasalah. Penyedia jasa menghitung terus, jam berjalan, tarif berjalan, bulan berjalan, mereka mengumpulkan dan mengajukan klaim. Kalim-klaim itu yang biro hukum tangani setiap hari.

 

Pada kesempatan ini kami mempersiapkan materi-materi teknis konsultasi perjanjian sedikit banyak akan membantu kalian. Mengenai kewenangan, kewenangan itu bukan hanya akil balik dan tidak dalam pengakuan, kewenagan  ada Surat Keputusan PPK-nya, memenuhi syarat,  harus ada sertifikat pengadaan, itu semua adalah kewenangan. Harus diingat bahwa Kasatker, PPK punya tanggung jawab formil dan materil. Sebelum menandatangai kontrak, kontrak harus  dibaca terlebih dahulu.

Didalam KUHAP Perdata dikatakan para ahli pembangunan harus tanggung jawab, para ahli pembangunan itu ya semuanya termasuk pengguna jasa, penyedia jada termasuk konsultan perencana pengawasan, pengawasan berkala. Semua itu adalah masalah tanggung jawab, Pengadaan itu dari persiapan sampai selesai.

 Siti Martini mengatakan, pilihan sengketa selayaknya dibawa ke Badan Arbitrase (BANI). Kemaren sudah dilaunching akan ada Arbitrase khusus Konstruksi. Nanti arbiternya yang benar-benar menguasai masalah konstruksi dan untuk hubungan kontraktual sebaiknya dibawa ke BANI jagan ke pengadilan karena akan berlarut-larut penyelesaian masalahnya.


Terkait materi yang dibawakan Praktisi adalah ilmu yang sangat mendasar. Setiap permasalahan hukum kembali kepada asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum, hukum kontrak, kontrak sebagai undang-undang. Jadi kalau ada kasus terpaksanya dokumen pengadaan/kontrak bertentangan dengan Perpres yang dikawatirkan  sebenarnya adalah tetap kontrak karena Undang-Undang lebih tinggi hirarkinya. Tapi kadang-kadang ada yang menganggap masih Perpres murni. Sebagai orang hukum kita kembali ke kontrak. Masalahnya kenapa pada saat pembuatan dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Perpres, lagi-lagi yang salah adalah Pokja.

 

Lebih lanjut siti Martini mengatakan Opini Hukum Kontrak, setiap kontak diatas 100 Milyar harus mendapat persetujuan dari ahli hukum kontrak, sepanjang LKPP belum menetapkan siapa ahli hukum kontraknya. Ada Peraturan Menteri yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum yang mengatakan Badan Pembinaan Konstruksi bersama Biro Hukum duduk bersama memperhatikan aspek teknisnya juga  disamping itu harus mempelajari aspek hukumnya.

 

29 Agustus 2014

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg