| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini445
mod_vvisit_counterKemarin461
mod_vvisit_counterMinggu ini445
mod_vvisit_counterBulan ini10475
mod_vvisit_counterTotal3748726
Sejak Juli 2006
Halaman Utama Berita Pembinaan Per UU an

PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

 Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 13 – 14 Agustus 2014, bertempat di Quality Plaza Hotel Makassar, Sri Salmiani, SH, MH. dalam laporannya mengatakan penyelenggarakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum mengenai tata cara, teknik penyusunan, maupun perumusan substansi pengaturan peraturan perundang-undangan maupun produk hukum.

Lebih lanjut Sri Salmiani mengatakan kegiatan diikuti oleh 60 (enam puluh puluh) orang peserta yang berasal dari unsur-unsur Pejabat/Staf dari masing-masing unit kerja Eselon II Kementerian Pekerjaan Umum dan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Serta para Pembicara terdiri dari para Pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, dan Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Biro Hukum Siti Martini, SH., MS.i. mengatakan kenapa judulnya Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum karena Peraturan Perundang-undangan itu dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan Menteri (Permen), walau Permen tidak masuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena Permen yang dtetapkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan suatu peraturan. Yang termasuk produk hukum adalah Surat Edaran, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Direktur, Keputusan Kepala Balai, Surat Perintah, itu semua  merupakan produk hukum yang sifatnya mengatur.

 Lebih lanjut Siti Martini mengatakan setiap pejabat administrasi negara/penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi pemerintahan harus dilandasi wewenang yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu keniscayaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum, setiap perkara, setiap permasalahan kembali kepada hukum yang mengatur peraturan dasarnya. Semua kembali kepada peraturan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Siapapun itu baik profesor, dokter setinggi apapun ilmunya dianggap tahu hukum karena sudah diundangkan di dalam Lembaran Negara RI. Sejak tahun 2010 Permen sudah di undangan di Berita Negara RI.

Setiap pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi pemerintahan harus dilandasi wewenang yang sah yang diberikan peraturan perundang-undangan. Suatu keniscayaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum. Setiap pejabat negara sebelum menjalankan tugasnya harus dilekatkan terlebih dahulu dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Siti Martini mengatakan dalam melaksanakan wewenangnya, pejabat administrasi negara membuat suatu keputusan yang terikat pada asas hukum. Asas hukum yang dimaksud adalah Asas yuridikitas (rechtmatigeheid) yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum secara umum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan). Adapun Asas legalitas (wetmatigeheid) adalah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan yang melandasinya). Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Sementara pengertian Asas diskresi (freies ermessen), yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yurudikitas dan asas legalitas. Jadi penggunaannya tidak terlepas dari asas-asas yang lainnya.

Dari asas-asas tersebut dapat kita lihat bahwa asas legalitas merupakan asas paling utama bagi setiap pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian peran peraturan perundang-undangan sebagai landasan kewenangan pelaksanaan tugas pemerintahan amatlah penting.

Kegiatan ini dihadiri oleh tamu undangan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, H, Agus Setiawan, Dipl. Dalam sambutannya Agus Setiawan mengatakan dengan dilaksanakan kegiatan ini kita orang-orang Pekerjaan Umum (PU) yang selalu membangun infrastruktur dan selalu dikatakan pembangunan merusak lingkungan. Kita tidak perlu khawatir karena sebelum melakukan pembangunan, terlebih dahulu PU selalu melakukan dan izin mengenai Analisa Dampak Lingkungan. Apa yg dikatakan Menteri PU  memang ada daerah yang diperbaiki tapi sebelumnya selalu melalui kajian-kajian yang berkaitan dengan amdal dan juga PU melakukan kegiatan harus berdasarkan hukum.

 

 (14-08-2014)

 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg