| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini642
mod_vvisit_counterKemarin865
mod_vvisit_counterMinggu ini2324
mod_vvisit_counterBulan ini14878
mod_vvisit_counterTotal3146969
Sejak Juli 2006
Halaman Utama

PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SERTA BIDANG TERKAIT

tugas dari Biro hukum untuk menyebarluaskannya,  karena dengan itulah siapapun, dimanapun, masalah apapun akan kembali kepada peraturan perundang-undangan dan pada acara penyebarluasan tidak lagi menyampaikan peraturan perundang-undangan, Penyebarluasan ini langsung kepada peraturan pelaksana dan implementasinya...

 

Sosialisasi Informasi/Komunikasi/Produk Audio Visual/Sistem Aplikasi
 


Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Serta Bidang Terkait

 
 
 
Konsultasi dan Bimbingan Hukum
 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg



  
Indonesia Dalam Krisis Kepatuhan Hukum
Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.
 
Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk prilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama..... Selengkapnya
  
Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan
 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul Handboek Wetgeving dibagi dalam dua kelompok yaitu:34..... Selengkapnya