| Beranda | Saran | Buku Tamu | Kontak Kami | PU-Net |
pengunjung.jpg
mod_vvisit_counterHari ini462
mod_vvisit_counterKemarin336
mod_vvisit_counterMinggu ini462
mod_vvisit_counterBulan ini13330
mod_vvisit_counterTotal2883100
Sejak Juli 2006
Halaman Utama

Bendungan Air Nipis

Bendungan Air Nipis Bengkulu, Andalan Irigasi Yang Mulai Terpinggirkan

Berdasarkan riwayatnya Bendungan Air Nipis dibangun pada tahun 1986 dan memiliki fungsi utamanya sebagai irigator bagi sawah-sawah disekitarnya yaitu mengairi ±3116 Ha area ......

 
Bimbingan Teknis Penyusunan Perdah Terkait Bid. PU
Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Bidang Pekerjaan Umum

 

 
Pengembangan SDM dan Kontrak FIDIC

 
pensiun
Pembinaan Penyusunan Per-UU-an dan Produk Hukum
 
pensiun
Kegiatan Konsultasi Dan Bimbingan Hukum
 
pensiun
PNS yang Pensiun 1 Februari, Otomatis Diperpanjang
 
Aplikasi
Right-Icon-Login.jpg



  
Indonesia Dalam Krisis Kepatuhan Hukum
Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.
 
Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk prilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama..... Selengkapnya
  
Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan
 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul Handboek Wetgeving dibagi dalam dua kelompok yaitu:34..... Selengkapnya