Melaksanakan pembinaan sistem dan tertib peraturan perundang-undangan meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dan pemberian bantuan hukum mengenai masalah hukum,pengadaan barang dan jasa, perjanjian/kontrak, rumah negara serta penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum.
FUNGSI
Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan koordinasi penyusunan
peraturan perundang-undangan dibidang terkait lainnya;
2. Pembinaan konsistensi peraturan di lingkungan pekerjaan umum dengan peraturan sektoral dan daerah;
3. Pemrosesan rancangan peraturan perundang-undangan;
4. Pengembangan pelaksanaan ketentuan prosedur pengadaan barang dan jasa;
5. Pemberian pertimbangan hukum dan pengelolaan kekayaan milik negara tidak bergerak termasuk pengalihan
dan pembebasan hak atas kekayaan milik negara tidak bergerak;
6. Pemberian bantuan hukum dalam kasus-kasus perjanjian/kontrak, dan masalah hukum di bidang kepegawaian,
pemerintahan dan pembangunan;
7. Pengembangan sistem informasi dan dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
8. Pemrosesan penetapan status rumah negara golongan II (dua) yang dikelola departemen dan usul penetapan
status menjadi golongan III (tiga);
9. Pengelolaan urusan tata usaha biro.
